MediaMahatidana — Balikpapan, Forum SDM PPPK dari Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan, yang mewakili pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) di Indonesia, menyampaikan tuntutan resmi kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan status kepegawaian mereka. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, (15/05/2025) di Politeknik Negeri Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, mereka meminta agar status PPPK dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta mendesak adanya kesetaraan dalam hal hak dan jenjang karier di lingkungan pendidikan tinggi nasional.
“Kami bukan tenaga cadangan. Kami ASN yang turut memperjuangkan kemajuan pendidikan tinggi,” tegas salah satu perwakilan forum.
Para tenaga PPPK yang telah lama mengabdi di PTNB merasa kontribusinya belum mendapat pengakuan setara, meski mereka berperan penting dalam pembangunan perguruan tinggi negeri baru. Beberapa tuntutan utama mereka antara lain:
- Perubahan status dari PPPK ke PNS secara merata dan adil.
- Kesetaraan dalam peluang promosi, jabatan fungsional, dan pengembangan karier.
- Pengakuan atas pendidikan lanjutan yang telah ditempuh.
- Akses non-diskriminatif terhadap jabatan struktural.
Forum ini juga meminta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan PTNB, Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, DPR RI (Komisi X dan II), hingga Presiden RI.
“Kami tak lagi ingin janji-janji. Kami menuntut langkah nyata berupa kebijakan yang memastikan peralihan status ke PNS,” ujar mereka.
Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan para SDM PPPK terhadap proses transisi yang dinilai belum berpihak pada keadilan bagi ASN non-PNS. Mereka mendesak semua pihak terkait untuk segera mengatasi hambatan administratif yang menghalangi pengakuan status mereka secara utuh.
Dengan adanya pernyataan ini, Forum SDM PPPK PTNB berharap pemerintah mengambil tindakan nyata untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian karier mereka dalam membangun pendidikan tinggi nasional.
