MediaMahatidana — Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali turun ke jalan, kali ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Panglima Polim, Jakarta pada Kamis, (31/07)
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari protes serupa yang sebelumnya digelar di Samarinda, sebagai bentuk desakan terhadap penanganan dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menyampaikan bahwa mereka membawa enam poin tuntutan utama dalam aksi ini. Salah satu sorotan mereka adalah keberadaan sosok berinisial “H” yang diduga kuat menjadi aktor di balik sejumlah kebijakan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terkait dugaan intervensi oleh sosok inisial H yang dianggap punya pengaruh besar terhadap arah kebijakan pemerintah daerah,” tegas Faisal.
Selain itu, AMAK juga mendesak investigasi terhadap dugaan penyimpangan dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) serta ketidaksesuaian program kerja Pemprov Kaltim dengan visi dan misi pemerintahan yang dijanjikan kepada masyarakat. Mereka juga menyoroti indikasi manipulasi laporan pajak oleh sejumlah perusahaan swasta yang berkantor di Samarinda.
Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah proyek renovasi Gedung DPRD Kalimantan Timur yang dinilai penuh kejanggalan. AMAK menuntut agar proyek ini diaudit secara menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran, proses tender, hingga pelaksana proyek.
“Kami minta Kejagung melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari sumber dana hingga pelaksanaan di lapangan,” tambah Faisal.
Lebih jauh, AMAK meminta agar Kejaksaan Agung juga memeriksa keseluruhan kinerja dan anggaran Pemprov serta DPRD Kaltim, mengingat semakin menguatnya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kedua institusi tersebut.
Dalam aksi tersebut, perwakilan demonstran sempat diterima oleh Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Kejagung RI. Mereka juga menyerahkan berkas laporan resmi terkait dugaan praktik korupsi di Kalimantan Timur.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Kalimantan Timur bukan tempat bagi para pelaku korupsi. Kami minta Kejagung bertindak tegas dan transparan,” pungkas Faisal.
